Donotclose
Ketika mengurus sertifikat halal, Anda akan bertemu sejumlah singkatan: BPJPH, LPH, MUI, dan Komite Fatwa HATEC Edu. Memahami siapa melakukan apa membuat proses terasa jauh lebih masuk akal.
BPJPH: penyelenggara jaminan produk halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berada di bawah Kementerian Agama. Perannya mencakup menerima permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen, menerbitkan sertifikat halal, menetapkan ketentuan label, serta melakukan pengawasan. Bagi pelaku usaha, BPJPH adalah pintu utama pengajuan.
LPH: lembaga yang memeriksa dan menguji
Lembaga Pemeriksa Halal bertugas memeriksa dan atau menguji kehalalan produk. Di dalamnya ada auditor halal yang mendatangi lokasi produksi, menilai bahan, proses, fasilitas, dan penerapan sistem jaminan halal. Jika diperlukan, pengujian laboratorium dilakukan untuk memastikan kandungan tertentu.
Komite Fatwa Produk Halal: penetap kehalalan
Hasil pemeriksaan LPH tidak otomatis menjadi sertifikat. Ia dibawa ke sidang fatwa untuk menetapkan apakah produk memenuhi ketentuan syariat. Penetapan inilah yang menjadi dasar BPJPH menerbitkan sertifikat.
Peran Majelis Ulama Indonesia
Dalam kerangka undang-undang, MUI memiliki peran antara lain pada sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa, dan akreditasi LPH bersama BPJPH.
Pelaku usaha dan penyelia halal
Di sisi perusahaan, ada penyelia halal yang menjadi pihak internal untuk berkoordinasi dengan para lembaga tersebut. Ia membantu menyampaikan data dan menindaklanjuti temuan.
Lembaga pelatihan
Selain lembaga resmi di atas, ada pula penyelenggara pelatihan yang membantu pelaku usaha dan calon penyelia memahami regulasi serta praktik terbaik. Pastikan lembaga yang Anda pilih memiliki pengakuan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Gambaran sederhananya
Anggap saja prosesnya seperti pemeriksaan dokumen penting: satu pihak menerima berkas, satu pihak meneliti isinya di lapangan, satu pihak memutuskan hasilnya, lalu penyelenggara menerbitkan dokumen resminya. Setiap pihak punya fungsi yang berbeda.
Mengapa penting memahami ini?
Mengapa pembagian peran ini penting
Pembagian peran menciptakan mekanisme saling mengimbangi. Pihak yang menerima permohonan berbeda dari pihak yang memeriksa, dan keduanya berbeda dari pihak yang menetapkan kehalalan. Dengan cara ini, keputusan tidak berada di satu tangan, sehingga kredibilitas sertifikat lebih terjaga. Bagi pelaku usaha, pemahaman ini membantu menghargai bahwa setiap pertanyaan yang diajukan memiliki tujuan.
Cara berkomunikasi dengan auditor
Auditor adalah pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan perusahaan. Beberapa kebiasaan baik dapat membuat komunikasi lebih lancar: menyiapkan dokumen sebelum kedatangan, menunjuk satu orang sebagai narahubung, menjawab dengan jujur, dan mencatat setiap permintaan tambahan. Hindari memberi jawaban spekulatif. Lebih baik mengatakan akan memeriksa dulu daripada memberikan informasi yang keliru.
Bila ada temuan atau permintaan perbaikan
Temuan bukan akhir dari proses. Ia adalah kesempatan untuk memperbaiki hal yang belum sesuai. Catat temuan dengan rinci, tentukan tindakan perbaikan, tetapkan penanggung jawab dan batas waktu, lalu kirimkan bukti perbaikan sesuai permintaan. Respons yang terstruktur menunjukkan keseriusan perusahaan.
Pengawasan setelah sertifikat terbit
Peran lembaga tidak berhenti saat sertifikat terbit. Pengawasan terhadap produk yang beredar tetap berjalan, dan pelaku usaha berkewajiban menjaga konsistensi. Apabila ada perubahan bahan atau proses yang memengaruhi kehalalan, perusahaan harus menanganinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber informasi yang tepercaya
Karena aturan teknis bisa diperbarui, biasakan merujuk pada informasi resmi dari lembaga terkait. Jangan hanya mengandalkan kabar dari mulut ke mulut atau potongan informasi di media sosial. Mengikuti pelatihan dari penyelenggara yang memahami regulasi dapat membantu Anda memilah informasi yang akurat.
Menyiapkan tim internal
Sebelum berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut, pastikan tim internal siap. Tentukan siapa narahubung, siapa yang memegang dokumen, dan siapa yang menyiapkan fasilitas untuk pemeriksaan. Pembagian tugas yang jelas di dalam perusahaan membuat komunikasi dengan pihak luar lebih rapi dan mengurangi risiko informasi yang saling bertentangan. Dengan persiapan seperti ini, setiap tahap proses terasa lebih terarah, dan pelaku usaha dapat fokus menjaga kualitas produk sambil memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Dengan mengetahui peran tiap lembaga, Anda bisa menyiapkan komunikasi dan dokumen dengan tepat sasaran, serta tidak bingung saat menerima permintaan klarifikasi. Penjelasan lebih lengkap tersedia di kelas regulasi halal pada IHATEC E-Learning.
